Kendal- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal mengadakan kegitan Peningkatan Peran dan Fungsi OPD Daerah Melalui Data Sektoral dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia, Jumat (29/11/2019) bertempat di gedung Abdi Praja Kendal, awa Tengah.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Drs. Agus Sudibyo, Kabid IPDS BPS Provinsi Jateng dan Bapak Ganapati Sjastri Satyani selaku anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Kendal, serta dimoderatori oleh Ibu Dra. Umi Hastuti, M.Si selaku Kepala BPS Kabupaten Kendal. Acara itu diikuti sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari Perwakilan OPD yaitu pejabat struktural / staf pengelola data sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, serta instansi terkait di wilayah Kabupaten Kendal.

Dalam laporannya Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo Kendal, Juweni, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada OPD di daerah, dalam hal ini lingkup wilayah Kabupaten Kendal, terkait penyelenggaraan tata kelola data sektoral berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjelaskan payung hukum penyelenggaraan data sektoral OPD yang baru, yaitu Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menjabarkan kaidah/ketentuan dan kewajiban OPD tingkat daerah dalam pengumpulan dan pengelolaan data sektoral sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, dan menjaring masukan dari OPD tingkat daerah, yang dalam hal ini produsen data, dalam penyusunan struktur forum data daerah dan tindaklanjut amanah Peroses Satu Data Indonesia.

Ia berhap, semua perserta dapat lebih memahami terkait tata keloala data sektoral OPD. “Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengetahui dan memahami penyelenggaraan tata kelola data sektoral OPD pasca disahkannya Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peserta juga diharapkan mampu memahami perannya dalam struktur forum data berdasarkan ketentuan dan kewajibannya dalam menyediakan data sektoral sesuai prinsip-prinsip satu data Indonesia,” harap Juweni.

Sementara itu, Sambutan dari Plt. Kepala Diskominfo yang disampaikan oleh Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo Kendal, Juweni, S.Sos., M.Si., mengatakan, “perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini merupakan hasil tindak lanjut acara serupa yang telah dilaksanakan BPS Provinsi Jawa Tengah di Harris Hotel pada tanggal 13-14 November 2019 dengan peserta BPS kab/kota serta Diskominfo dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pasca pengesahan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan instansi pusat dan instansi daerah dalam mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan mengalami perubahan mendasar atas terbitnya payung hukum tersebut”.

Menurutnya, OPD di tingkat daerah yang berperan sebagai produsen data perlu memahami dan melaksanakan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Perpres. Maka dari itu, Dinas Kominfo Kabupaten Kendal sebagai walidata d1 tingkat daemh berinisiatif untuk menyampaikan informasi yang telah diperoleh pada acara serupa di tingkat provinsi kepada para stakeholders di wilayah Kabupaten Kendal dengan menyesuaikan konteks dan kewajiban yang mesti dicennati dan ditindaklanjuti di level daerah Kab/ Kota.

“Perlu kita tegaskan, bahwa pengelolaan data kedepannya mesti mengacu pada prisip-prinsip yang diatur dalam Perpres, perlunya pembentukan struktur penyelenggaraan dan forum satu data tingkat kabupaten/kota, serta beberapa ketentuan lain terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data,” tutur Kepala Kabid Statistik dan Persandian tersebut.

Ia mengatakan, berdasar pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, data yang dihasilkan hams memenuhi standar data yang telah ditetapkan bersama. Data juga harus memiliki metadata/penjelasan atas data yang mampu memberikan informaai bagaimana data itu dihasilkan. Data yang dihasilkan produsen data, juga harus menggunakan kode referensi dan/atau Data lnduk. Lebih lanjut lagi, data tesebut harus bisa dibagikan antar instansi atau memenuhi kaidah interoperabilitas data, sehingga data yang dihasilkan mampu di baca diberbagai sistem aplikasi, dan tidak hanya berfungsi di instansi tertentu saja .

Juweni juga mengungkapkan, pemenuhan atas berbagai ketentuan dan kaidah dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tersebut tentunya membutuhkan dukungan lintas instansi dan para pemangku kebijakan, termasuk di dalamnya yaitu sleuruh peserta yang hadir. Maka dari itu, pada kesempatan yang berharga ini, kami juga membutuhkan masukan dan saran dari perwakilan OPD di wilayah Kabupaten Kendal terkait action plan dan rencana tindaklanjut yang mesti dipersiapkan, serta kesepahaman terkait peran instansi dalam pembentukan struktur forum data tingkat daerah.

“Kami menyadari, urusan penyelenggaraan statistik terutama dalam hal penyediaan data yang akurat, mutakhir dan akuntabel memang tidak bisa dilaksanakan dan diwujudkan dalam waktu sekejap. Upaya tersebut mesti dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, pengembangan dan evaluasi secara berkala, serta Membutuhkan keterlibatan dari produsen data (OPD) untuk terus melakukan pembaharuan, validasi dan pengunggahan data secara terus menerus,” tuturnya

Lanjut Kabid Statistik dan Persandian itu, “usaha ini membutuhkan komitmen yang tinggi dan ketersediaan waktu yang cukup guna menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan real-time. Oleh karenanya, kami menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran aktif OPD dalam menyediakan data-data pembangunan yang lengkap dan ter-update secara berkala. Sekaligus kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini ada kekurangan dan ketidaksesuaian dengan kehendak hati Bpk/Ibu para hadirin sekalian bajk dalam hal jamuan, tempat ataupun fasilitas yang kurang memadai”.

Dirinya juga meminta saran dan dukungan keterlibatan OPD di wilayah kabupaten Kendal dalam meningkatkan ketersediaan data sektoral, baik dari menambah cakupan variabel, perbaruan data secara kontinyu, ataupun menggali jenis data lain yang selama im' belum kita kelola dengan baik.

“Kedepannya, semoga peran serta dan partisipasi aktif OPD di wilayah Kabupaten Kendal serta dukungan penuh dari BPS Kabupaten Kendal dapat mewujudkan data sektoral pemerintah daerah yang mampu memenuhi dan dukungan kebutuhan perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah menuju Kendal maju, Kendal Permata Pantura,” tutup Juweni mengakhiri sambutan Plt Kepala Dinas, sekaligus membuka kegiatan.

Pada kesempatan itu Drs. Agus Sudibyo, Kabid IPDS BPS Provinsi Jateng memaparkan peran dan fungsi OPD serta rencana aksi dan tindaklanjut Perpres SDI, dan Bapak Ganapati Sjastri Satyani selaku anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Kendal memaparkan materi tentang Peraturan Presiden No. 39 Tahun2019 tentang Satu Data Indonesia.

(Marai/KendalNews)

Post a Comment